Denpasar |  Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun 2026 memasuki tahap penting di Gedung DPRD Bali. Dalam Rapat Interim Dewan, Anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Gianyar dari Fraksi Partai Gerindra, I Kadek Diana, S.H., menekankan perlunya menghidupkan kembali Forum Pendapatan Daerah sebagai langkah awal sebelum pembahasan APBD berlanjut ke tahap teknis.

Menurutnya, forum tersebut merupakan ruang strategis untuk menyelaraskan informasi antara legislatif dan eksekutif terkait proyeksi pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi fondasi utama penyusunan belanja daerah.

“Sebelum membahas APBD sesuai tahapan, mestinya diawali terlebih dahulu dengan Forum Pendapatan Daerah. Forum ini harus diselenggarakan kembali sebagai permulaan proses pembahasan satu tahun anggaran,” tegas Diana.

SKPD Penghasil Didorong Menyampaikan Target PAD Lebih Awal

Dalam forum tersebut, seluruh SKPD penghasil atau pemungut pajak wajib menyampaikan perkiraan target PAD selama satu tahun anggaran. Dengan begitu, DPRD dan Pemerintah Provinsi dapat memperoleh gambaran yang lebih terinci dan terukur mengenai kapasitas pendapatan daerah.

“Dari penyampaian target PAD itu kita bisa mengetahui secara jelas kemampuan keuangan kita. Setelah mengetahui kemampuan dari sisi pendapatan barulah kita menghitung dan merencanakan belanja,” paparnya.

Diana menekankan bahwa mekanisme ini memastikan penyusunan APBD dilakukan secara realistis berdasarkan potensi pendapatan yang benar-benar dapat dicapai, bukan sekadar perkiraan yang tidak terukur.

Kaitannya dengan Belanja Daerah: Belanja Harus Sejalan dengan Kemampuan Pendapatan

Diana menjelaskan bahwa forum tersebut tidak hanya penting untuk transparansi, tetapi juga menjadi instrumen untuk menyusun belanja daerah yang proporsional, tepat sasaran, dan tidak melampaui kemampuan keuangan daerah.

Tanpa forum pendapatan daerah, perencanaan belanja dikhawatirkan tidak akan memiliki basis kalkulasi yang akurat dan dapat menimbulkan ketidakseimbangan anggaran.

“Belanja daerah harus menghitung sumber pembiayaannya dari PAD. Jadi kalau kemampuan pendapatan sudah dihitung secara matang, barulah setiap SKPD menyusun program dan kegiatan untuk dimasukkan dalam APBD,” ujar legislator daerah asal Gianyar itu.

Manfaat Positif bagi DPRD dan Tata Kelola Keuangan Daerah

I Kadek Diana menilai pengaktifan kembali Forum Pendapatan Daerah akan memberi banyak manfaat, terutama terkait transparansi dan penguatan fungsi pengawasan DPRD.

Dengan diselenggarakannya forum tersebut:

✔ DPRD dapat mengetahui kemampuan keuangan daerah lebih awal
✔ Perencanaan kegiatan SKPD lebih realistis dan terukur
✔ APBD dapat disusun secara akurat dan berbasis data pendapatan riil
✔ Belanja daerah tidak “melampaui  pendapatan”

“Forum Pendapatan Daerah membuat DPRD tidak hanya menerima angka belanja, tetapi juga memahami sumber pendapatan dan basis perhitungannya. Ini bagian dari upaya memperkuat transparansi dan efisiensi APBD,” tegasnya.

Harapan untuk Implementasi Tahun 2026

Menutup penyampaiannya, I Kadek Diana berharap mekanisme Forum Pendapatan Daerah dapat dijalankan kembali pada penyusunan APBD 2026 agar seluruh kebijakan anggaran sejalan dengan asas transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

“Kita ingin APBD 2026 disusun dengan kalkulasi pendapatan yang jelas dan realistis. Penyusunan anggaran daerah harus dimulai dari pendapatan, bukan dari belanja dulu,” pungkasnya. 
(Tim Newsyess)