Klungkung |    Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, bersama Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev), melakukan evaluasi langsung terhadap kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Senin, 7 Juli 2025. Evaluasi ini digelar sebagai respons atas banyaknya paket pekerjaan yang belum menunjukkan progres signifikan hingga pertengahan tahun anggaran berjalan.

Tiga OPD yang menjadi fokus evaluasi adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pariwisata, dan Dinas Perhubungan. Berdasarkan data dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, ketiga instansi ini tercatat mengalami keterlambatan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan fisik proyek.

Dalam peninjauan itu, Wabup Tjok Surya secara tegas menyampaikan keprihatinannya atas rendahnya serapan anggaran dan lambatnya realisasi program kerja.

“Saya datang bersama tim untuk mengetahui langsung akar permasalahan di masing-masing OPD. Kita tidak sedang mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi konkret. Namun ke depan, pola pikir dan tata kelola harus segera dibenahi,” tegas Wabup Tjok Surya.

Dari hasil monitoring:

* Dinas Perhubungan memiliki 8 paket pekerjaan, namun hanya 3 yang sudah masuk tahap pelaksanaan, sedangkan 5 sisanya belum berproses
* Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga memiliki 14 paket pekerjaan, di mana 11 di antaranya masih stagnan.
* Dinas Pariwisata memiliki 1 paket pekerjaan yang juga belum berproses sama sekali.

Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Luh Ketut Ari Citrawati, dan Kabag Administrasi Pembangunan Perekonomian dan SDA, I Nyoman Susanta, turut mendampingi dalam kegiatan tersebut. Menurut Susanta, salah satu penyebab utama keterlambatan adalah kebiasaan OPD yang baru menyusun rencana bersamaan dengan pelaksanaan proyek fisik.

“Idealnya perencanaan sudah matang dilakukan sejak tahun sebelumnya. Selain itu, beberapa paket masih terganjal status lahan yang belum ‘clean and clear’, sehingga memperlambat tahapan eksekusi,” ujar Susanta.

Melihat kenyataan tersebut, Wabup Tjok Surya menekankan perlunya perubahan budaya kerja. Ia meminta seluruh OPD untuk menyusun perencanaan secara lebih proaktif dan realistis, agar program pembangunan dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

“Mari kita benahi sistem bersama. Tinggalkan kebiasaan menunda dan mulailah berpikir jangka panjang. Perencanaan harus matang sejak dini. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi menyangkut pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Klungkung,” pungkasnya.

Wabup juga mengingatkan agar serapan anggaran tahun ini dapat dimaksimalkan, agar tidak terjadi sisa lebih anggaran (Silpa) yang tinggi akibat ketidaksiapan internal perangkat daerah. (TimNewsyess)