Yogyakarta | klungkungnews.com – Perjalanan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) memasuki babak baru. Komitmen pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (klungkungnews.com/tag/OJK">OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta dukungan legislatif menguatkan arah transformasi digital dan penguatan sistem pengawasan industri BPR-BPRS secara nasional.

Hal itu ditegaskan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diselenggarakan Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) pada Sabtu, 24 Mei 2025, di Hotel The Alana, Yogyakarta. Munaslub ini menjadi wadah penting untuk menyikapi dinamika dan arah baru regulasi pasca terbitnya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang di antaranya mengubah nomenklatur Perekreditan menjadi Perekonomian dalam nama BPR.

Anggota Dewan Komisioner klungkungnews.com/tag/OJK">OJK, Dian Ediana Rae, dalam sambutannya menegaskan bahwa dengan lahirnya UU P2SK, posisi BPR kini semakin setara dengan bank umum.

“Dengan lahirnya UUP2SK, BPR tidak ada bedanya lagi dengan bank umum. klungkungnews.com/tag/OJK">OJK sangat concern dalam mendukung penguatan dan pengembangan industri BPR melalui sistem pengawasan yang lebih modern dan inklusif,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif LPS, Monang Siringoringo, menambahkan bahwa LPS bersama klungkungnews.com/tag/OJK">OJK sedang mengembangkan sistem teknologi informasi (TI) yang solid untuk menopang ketahanan dan keamanan operasional BPR di era digital.

“Kami mendukung penguatan industri BPR dengan membangun sistem TI yang andal, aman, dan terintegrasi. Kolaborasi LPS dan klungkungnews.com/tag/OJK">OJK bertujuan agar BPR mampu bersaing dan bertransformasi lebih adaptif di era digital,” ungkapnya.

Di sisi legislatif, Anggota Komisi XI DPR RI, Dr. H. Musthofa, S.E., M.M., turut mendorong percepatan implementasi Pasal 13 angka (1) UU P2SK. Ia juga menekankan pentingnya landasan hukum teknis melalui peraturan klungkungnews.com/tag/OJK">OJK.

“Kami mendorong segera terbitnya Pklungkungnews.com/tag/OJK">OJK atau SEklungkungnews.com/tag/OJK">OJK khusus yang mengatur mekanisme pengawasan berbasis TI, termasuk standar keamanan data, interoperabilitas sistem, dan kolaborasi antar lembaga jasa keuangan (LJK),” jelas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Musthofa juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara BPR dengan lembaga jasa keuangan lainnya dalam mengadopsi sistem teknologi informasi, agar selaras dengan ekosistem pengawasan klungkungnews.com/tag/OJK">OJK yang terintegrasi dan berbasis data.

Munaslub tahun ini mengangkat tema “Menatap Masa Depan Ekonomi dengan Implementasi Teknologi untuk Memperkuat Daya Saing BPR-BPRS”. Tema ini mencerminkan arah strategis Perbarindo dalam menjadikan BPR-BPRS tidak hanya tangguh di level lokal, tetapi juga adaptif terhadap perubahan teknologi dan tuntutan zaman.

Dengan sinergi antara regulator, legislatif, dan pelaku industri, transformasi digital BPR bukan hanya sekadar keniscayaan, tapi juga sebuah keharusan untuk memperkuat daya saing ekonomi kerakyatan Indonesia di masa depan. (TimNewsyess)