Bangli, Polemik di Desa Adat Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, terus memanas. Setelah video pelantikan Bendesa Adat Selat di Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Bali viral di media sosial, ratusan krama dari tiga Banjar Adat Selat Kaja Kauh, Selat Kangin, dan Selat Kelod bergerak mendatangi Kantor MDA Bali di Denpasar, Senin (22/7).

Aksi geruduk ini dipicu ketidakpuasan warga atas tata cara ngadegang (pengukuhan) Bendesa Adat Selat yang dinilai menyalahi pakem adat dan substansi Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali.

I Ketut Ngenteg, tokoh Banjar Selat Kaja Kauh yang akrab disapa Bento, menegaskan bahwa warga tiga banjar datang untuk menuntut penjelasan langsung dari Ida Penglingsir Agung Sukahet, selaku Ketua MDA Bali. Bento menuding ada praktik permainan oknum dalam penetapan bendesa adat terpilih.

“Kami curiga ada oknum-oknum bermain di MDA Bali. Penglingsir Agung Sukahet malah sempat menantang di media sosial. Kami minta beliau datang langsung ke Desa Adat Selat supaya tahu persoalan sebenarnya, jangan hanya duduk manis di kantor ber-AC,” tegas Bento di hadapan awak media.

Menurut Bento, warga Desa Adat Selat sudah lama meminta MDA Bali dan jajaran di kabupaten maupun kecamatan turun ke lapangan, memberi pembinaan dan memastikan pelaksanaan Perda 4/2019 berjalan sesuai tujuan: memperkuat kemandirian desa adat, bukan justru melemahkan melalui manuver pengukuhan bendesa yang dipertanyakan legitimasinya.

Dalam aksi damai tersebut, sekitar 50 warga hadir. Namun, Bento menyesalkan hanya 10 perwakilan saja yang diizinkan masuk ke ruang mediasi dan diterima oleh Penyarikan Bidang Hukum MDA Bali.

“Yang jadi tanda tanya, kenapa waktu golongannya I Ketut Pradnya (bendesa terpilih) bisa ramai-ramai masuk? Kok warga yang menolak justru dibatasi? Ini ada apa?,” kata Bento.

Ia pun menekankan, persoalan Desa Adat Selat sudah menahun. Sebagai mantan Kelian Adat Banjar Selat Kaja Kauh, Bento mengaku memahami betul akar persoalan yang kini terkesan diabaikan MDA Bali.

“Kami tidak menolak MDA Bali, tapi kami ingin mereka benar-benar membina, bukan justru menambah masalah. Kalau MDA betul-betul pembina, turun ke Selat, duduk bersama, dengarkan suara warga tiga banjar, jangan hanya terima laporan sepihak,” tandasnya.

Bento juga menegaskan pihaknya akan tetap membuka pintu dialog. Namun, ia memperingatkan, MDA Bali harus bertanggung jawab jika konflik sosial di Desa Adat Selat semakin memanas karena pengukuhan bendesa yang dinilai cacat prosedur.

“Harapan kami, Penglingsir Agung Sukahet mau datang, dengar langsung. Jangan biarkan warga diadu domba. Kami di Selat ingin damai, adat kami ingin kuat, bukan dikorbankan demi kepentingan jabatan,” tutupnya.

Aspirasi warga pun kini menunggu sikap tegas MDA Bali untuk memediasi konflik, meninjau ulang proses ngadegang, dan menegakkan Perda 4/2019 agar roh desa adat benar-benar terjaga sesuai marwahnya.
(Tim Redaksi)