Gianyar,  Polemik mengenai kewenangan Majelis Desa Adat (MDA) Bali yang belakangan memantik pro dan kontra di masyarakat adat, para tokoh budaya, hingga pemerhati hukum di Pulau Dewata, tak luput dari perhatian I Wayan Tagel Winarta, Anggota DPRD Provinsi Bali dari Dapil Gianyar.

Sebagai wakil rakyat, Tagel Winarta secara pribadi memandang wajar berbagai pendapat, kritik, dan masukan yang saat ini ramai disuarakan di ruang publik. Menurutnya, semua pendapat baik yang pro maupun kontra adalah sah, selama dilandasi niat tulus untuk menjaga warisan adat dan budaya Bali agar tetap ajeg di tengah tantangan zaman.

"Saya memulai langkah di DPRD Provinsi Bali dengan keyakinan bahwa adat dan budaya adalah roh Bali. Karena itu, kisruh soal MDA ini harus kita sikapi dengan bijak. Semua pendapat yang muncul, baik dari DPRD, MDA, tokoh adat, akademisi, maupun tokoh puri, pada dasarnya adalah wajar dan sah," ujar Tagel Winarta saat ditemui di sela kegiatan sosialisasi pembangunan 100 tahun bali kedepan, "Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Jumat (18/7).

Perlu Duduk Bersama, Bukan Saling Menyalahkan

Tagel menekankan, kondisi ini justru menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk duduk satu meja, merumuskan langkah-langkah terbaik demi masa depan Desa Adat di Bali.

"Kita harus duduk bersama, buka hati, buka pikiran. Semua pihak, mulai dari bendesa adat se-Bali, tokoh puri, pemerintah daerah, hingga intelektual, harus duduk bareng membedah apa yang tersurat dan tersirat di Perda Desa Adat kita. Apakah ada pasal-pasal yang multitafsir? Apakah pelaksanaan di lapangan sudah sesuai semangat awal? Semua harus dibicarakan tanpa saling menyalahkan," tegasnya.

Menurut Tagel, polemik MDA tak boleh berlarut-larut di media massa tanpa ujung. Justru perbedaan pendapat adalah vitamin bagi demokrasi, selama diolah menjadi masukan konstruktif.

"Kalau pun ada yang mengkritik, itu jangan dianggap sebagai musuh. Kritikan itu pemacu supaya MDA semakin bagus, makin dipercaya krama adat. Jadi kalau ada ide atau analisa dari tokoh seperti I Nyoman Parta, SH, itu harus direspon sebagai bahan diskusi, bukan dibenturkan di ruang publik," sambungnya.

DPRD Bali Siap Fasilitasi Forum Musyawarah

Sebagai anggota dewan, Tagel Winarta pun mendorong DPRD Bali melalui pimpinan, Bapemperda, atau Komisi terkait untuk segera memfasilitasi pertemuan lintas pihak. Jika perlu, pihaknya membuka opsi mengundang para tokoh adat, perwakilan MDA, hingga akademisi untuk didengar pandangan dan kajiannya secara menyeluruh.

"Kalau ini dibiarkan berlarut, akan timbul penafsiran macam-macam. Kita tidak mau adat dan budaya Bali yang sudah ribuan tahun ajeg ini justru tercabik gara-gara miskomunikasi. Kami di DPRD siap memanggil semua pihak jika diperlukan, demi mendapatkan referensi terbaik terkait implementasi Perda Desa Adat," kata Tagel.

Baginya, spirit yang harus dikedepankan adalah mencari solusi, bukan saling menyalahkan. "Toh produk hukum buatan manusia pasti ada lebih dan kurangnya. Tugas kita bersama adalah membenahi bersama-sama," tutupnya.

Dengan demikian, Tagel Winarta berharap polemik MDA segera diakhiri dengan langkah dialogis, musyawarah, dan kebesaran hati. Sebab, menjaga adat Bali berarti menjaga jati diri Pulau Dewata untuk generasi yang akan datang. 
(Redaksi Newsyess)