BULELENG |  Ketua Fraksi Gerindra–PSI DPRD Provinsi Bali, Gede Harja Astawa, angkat suara menanggapi polemik dugaan pembabatan hutan lindung di Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Buleleng, yang sebelumnya viral usai diungkap oleh warga bernama Nengah Setiawan.

Dalam pernyataannya kepada Newsyess.com, politisi asal Buleleng ini menyayangkan sikap aparat kehutanan yang mendatangi rumah Nengah setelah videonya viral di media sosial. Ia menilai langkah tersebut bisa menimbulkan kesan intimidatif terhadap warga yang sebenarnya hanya ingin menyampaikan kepedulian terhadap lingkungan.

“Sangat disayangkan tindakan oknum Dinas Kehutanan yang mendatangi warga seperti itu. Warga seperti Nengah Setiawan justru patut diapresiasi, bukan ditekan. Ia tidak dibayar, tapi berani menyuarakan kebenaran yang ia lihat sendiri di lapangan,” tegas Gede Harja Astawa, Senin (6/10/2025).

Menurutnya, keberanian warga menyuarakan kerusakan alam harus menjadi inspirasi bagi masyarakat lainnya agar ikut peduli pada kelestarian hutan.
“Semakin banyak masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, saya yakin alam kita akan semakin lestari. Justru suara masyarakat harus menjadi motivasi bagi aparat dan lembaga terkait untuk bekerja lebih baik dalam menjaga kawasan hutan,” ujarnya.

“Kalau Ada Pelanggaran, Tindak Tegas Oknum, Bukan Warganya”

Politisi Gerindra–PSI ini juga menegaskan bahwa apabila dugaan pembalakan liar di Sukasada benar terjadi, pemerintah harus menindak tegas pihak-pihak yang terlibat.
“Kalau memang ada oknum yang nakal, yang menebang hutan dengan cara-cara tidak benar, harus diambil tindakan tegas. Jangan malah mendatangi orang yang menyuarakan kebenaran,” tandasnya.

Ia juga mengingatkan agar program penebangan dan reboisasi dilakukan sesuai aturan, tanpa mengorbankan fungsi ekologis hutan lindung.
“Hutan lindung jangan diganti dengan tanaman ekonomi seperti cengkeh atau kopi, karena itu tidak bisa menjaga struktur tanah seperti pohon besar. Kalau gunung gundul, air akan hilang, tanah mudah longsor,” tegasnya.

Laporkan ke Komisi I DPRD Bali

Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Buleleng, Gede Harja Astawa menyampaikan bahwa dirinya akan membawa kasus ini ke rapat Komisi I DPRD Provinsi Bali, yang juga membidangi pemerintahan, tata ruang, dan perizinan.
“Saya akan sampaikan persoalan ini di komisi, terutama di “Pantus” yang membahas tata ruang dan aset. Kita ingin tahu akar masalahnya, apakah ada pelanggaran prosedur atau pembiaran dari pihak tertentu,” ungkapnya.

Selain di Sukasada, Gede Harja juga mengaku menerima laporan serupa dari masyarakat di daerah Tambangan, Sepang, hingga Gerokgak, yang menyebut kondisi hutan di wilayah mereka mulai gundul.
“Bukan hanya di Ambengan, tapi di beberapa wilayah Buleleng juga saya dapat laporan kondisi hutannya mulai rusak. Ini harus jadi perhatian serius bagi semua pihak,” katanya.

“Aparat Harus Bijak Menyikapi Kritik Masyarakat”

Lebih lanjut, Gede Harja Astawa menegaskan bahwa aparat atau pejabat publik seharusnya menyikapi kritik masyarakat dengan kepala dingin dan bijaksana, bukan dengan cara mendatangi rumah warga yang bersuara.

“Sekalipun maksudnya menjelaskan, mendatangi rumah warga bisa diartikan sebagai bentuk intimidasi. Pasti ada perasaan tidak nyaman bagi yang dikunjungi,” ujarnya.

Ia menilai akan jauh lebih elegan bila aparat mengajak warga bersama-sama turun ke lapangan untuk meninjau kondisi hutan secara langsung.
“Kalau memang ingin klarifikasi, ajak saja Nengah turun bersama ke lokasi. Lihat fakta di lapangan. Itu jauh lebih baik dan transparan daripada mendatangi rumah orang dan membuatnya merasa terintimidasi,” imbuhnya.

Dukung Keberanian Nengah Setiawan

Sebagai putra daerah asli Buleleng, Gede Harja Astawa menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Nengah Setiawan atas kepeduliannya terhadap lingkungan. Ia berharap Nengah tidak gentar dan terus berjuang menjaga kelestarian hutan.

“Saya sangat mengapresiasi keberanian Nengah Setiawan. Jangan patah semangat. Suara seperti beliau ini harus kita dukung, karena lahir dari kejujuran dan cinta pada alam,” ujarnya menutup pernyataannya.

Dengan tegas, Gede Harja menekankan bahwa suara rakyat bukan musuh, tapi mitra pemerintah dalam mengawal kebijakan publik.
“Kalau masyarakat peduli, itu tandanya negara masih punya harapan,” pungkasnya. (Tim Newsyess)