Denpasar | Polemik penutupan akses jalan menuju kawasan permukiman warga di sekitar Garuda Wisnu Kencana (GWK), Ungasan, Badung, kembali memanas. Puluhan warga Banjar Adat Giri Dharma, Desa Adat Ungasan pada Senin (22/9) mendatangi Gedung DPRD Provinsi Bali untuk menyampaikan keresahan mereka.

Warga menilai kebijakan pihak manajemen GWK yang menutup akses jalan ke rumah-rumah mereka tidak adil dan telah menimbulkan dampak serius bagi ratusan kepala keluarga. Aspirasi ini kemudian disuarakan dengan penuh harap agar DPRD Bali turun tangan menyelesaikan persoalan yang sudah berlarut.

Menanggapi hal ini, I Wayan Tagel Winarta, anggota DPRD Provinsi Bali dari Dapil Gianyar, menegaskan bahwa lembaga legislatif tidak boleh tinggal diam. Menurutnya, DPRD harus hadir sebagai wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan sekadar menjadi penonton dalam konflik antara warga dan pihak swasta.

“Adil atau tidak adil, hari ini masyarakat jelas dirugikan. DPRD tidak boleh membiarkan warga kehilangan hak akses menuju rumah mereka. Kalau jalan itu tidak dibuka dalam waktu dekat, maka lembaga ini harus mengambil sikap tegas,” tegas Tagel Winarta saat menerima perwakilan warga di ruang rapat DPRD Bali.

Ia menambahkan, suara rakyat yang datang ke gedung dewan adalah mandat yang harus diperjuangkan. Karena itu, ia mendesak pimpinan DPRD Bali agar segera melakukan langkah konkret dengan memanggil manajemen GWK serta pihak-pihak terkait.

“Jangan anggap aspirasi masyarakat ini sekadar formalitas. Ini adalah jeritan warga yang hidupnya terganggu karena akses jalan ditutup. DPRD harus berdiri di pihak rakyat,” ucapnya dengan nada lantang.

Tagel Winarta juga meminta agar polemik ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Bila dalam waktu seminggu tidak ada solusi, menurutnya DPRD wajib mengambil sikap lebih keras demi menjamin keadilan.

Kehadiran warga Banjar Adat Giri Dharma di Gedung DPRD Bali menunjukkan bahwa persoalan ini sudah menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Bagi Tagel Winarta, persoalan akses jalan bukan hanya soal jalur fisik, tetapi menyangkut martabat, hak hidup layak, serta keberpihakan negara kepada rakyatnya. (TimNewsyess)