Denpasar,  Polemik panjang mengenai tembok di kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK), Ungasan, Badung, yang menutup akses warga Banjar Giri Dharma akhirnya menemukan titik terang. PT Garuda Adhimatra Indonesia selaku pengelola GWK resmi membongkar tembok tersebut pada Selasa (30/9/2025) malam.

Langkah cepat manajemen GWK ini disambut baik oleh DPRD Bali, khususnya Ketua Fraksi Gerindra sekaligus anggota Pansus,  Gede Harja Astawa, S.H., M.H.

“Kami bersyukur manajemen GWK mendengarkan aspirasi masyarakat. Walaupun dilakukan di detik-detik terakhir menjelang rekomendasi Pansus untuk membongkar paksa, setidaknya tembok yang menutup akses warga sudah dibongkar. Ini bukti bahwa desakan bersama dari masyarakat, DPRD, dan pemerintah bisa membuahkan hasil,” ujar Harja Astawa saat ditemui, Rabu (1/10/2025).

Ia menegaskan, ke depan para investor yang beroperasi di Bali harus lebih peka terhadap lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Menurutnya, investasi tidak boleh merugikan masyarakat lokal maupun merusak tatanan sosial budaya Bali.

“Investor itu harus peduli lingkungan dan peduli masyarakat. Kalau kita sama-sama menjaga Bali, maka rezeki akan datang. Tapi kalau alam Bali rusak, masyarakat dirugikan, maka Bali akan kehilangan daya tariknya,” tambahnya.

Terkait polemik GWK ini, Harja Astawa menyatakan DPRD Bali melalui Pansus sudah menyiapkan rekomendasi pembongkaran sebelum manajemen GWK mengambil langkah mandiri. Namun karena persoalan kini sudah selesai, pihaknya menilai tidak perlu ada pertemuan tambahan atau pemanggilan khusus.

“Karena sudah dibongkar, ya sudah selesai. Mari kita fokus pada pekerjaan masing-masing. Tidak usah melebar lagi,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Bali yang dinilai cepat merespons persoalan ini.

“Kami salut pada Pak Gubernur. Hal-hal yang jelas melanggar jangan lagi dikompromikan. Pansus ini dibuat untuk memberi solusi tegas, bukan untuk berkompromi. Jadi kalau ada kesalahan, harus segera dieksekusi,” jelasnya.

Harja Astawa juga menyinggung persoalan lain seperti pengelolaan Tahura Ngurah Rai, yang menurutnya perlu ditangani dengan gerak cepat serupa agar tidak menimbulkan polemik baru.

Menutup keterangannya, ia mengajak masyarakat Bali untuk lebih peduli terhadap lingkungannya.

“Kalau ada hal-hal yang merusak alam, jangan diam. Sampaikan ke DPRD atau minimal di media sosial, supaya cepat ditindaklanjuti. Kami di DPRD hanya 55 orang, tidak bisa bekerja maksimal tanpa dukungan masyarakat dan media. Mari kita saling melengkapi demi menjaga Bali, lingkungannya, masyarakatnya, dan juga tradisinya,” pungkasnya.

Dengan pembongkaran tembok GWK ini, DPRD Bali berharap ke depan hubungan antara investor, pemerintah, dan masyarakat bisa berjalan harmonis dengan mengedepankan kepentingan bersama demi kelestarian Pulau Bali. (TimNewsyess)