Konflik adat yang melibatkan warga Desa Adat Desa Adat Sental Kangin, yang terletak di Nusa Penida, Klungkung, Bali. Desa adat ini pernah mengalami sanksi adat "kanorayang" terhadap sejumlah warga. Sanksi ini berarti pengeluaran seseorang dari kepengurusan desa adat dan bisa juga berarti pengusiran atau pemindahan warga dari wilayah desa. 

Kanoraya di Nusa Penida, Klungkung, yang telah berlangsung lebih dari dua bulan, mengundang perhatian serius dari Partai Gerindra. Tidak hanya hadir secara simbolis, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Bali, I Made Muliawan Arya atau yang akrab disapa De Gadjah, datang langsung ke lokasi untuk menyampaikan kepedulian sekaligus memberikan bantuan kepada warga yang terdampak.

Kepedulian tersebut juga ditegaskan oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Klungkung, I Wayan Widiana, S.E., M.M., yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi III DPRD Klungkung. Melalui sambungan telepon kepada redaksi Newsyess.com, Widiana menjelaskan bahwa kehadiran Gerindra adalah bentuk nyata kepedulian partai terhadap kondisi sosial masyarakat di Nusa Penida, khususnya mereka yang menjadi korban kesepekang (pengucilan adat).

“Kami datang bersama Ketua DPD, Pak De Gadjah, karena sangat prihatin dengan kondisi warga yang terkena kesepekang ini. Sudah lebih dari dua bulan mereka berada dalam situasi yang tidak nyaman secara sosial,” ungkap Widiana, Senin (9/6/2025).

Salurkan Bantuan Nyata: Sembako, Kursi Roda, dan Tongkat Bantu

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Partai Gerindra menyalurkan sejumlah bantuan berupa sembako (beras, minyak goreng, telur, dan mi instan), serta alat bantu disabilitas seperti kursi roda dan tongkat bagi warga berkebutuhan khusus.

“Ini bentuk nyata dari kepedulian Pak Ketua DPD dan kami di Fraksi Gerindra. Kami harap, meskipun bantuan ini tidak besar, setidaknya bisa meringankan beban saudara-saudara kita di sana,” ujarnya.

Seruan Damai dan Harapan untuk Pemerintah Daerah

Widiana juga menegaskan bahwa Fraksi Gerindra di DPRD Klungkung mendukung penuh proses penyelesaian yang damai atas konflik adat ini. Ia berharap pemerintah daerah, baik Bupati maupun Wakil Bupati Klungkung, bisa segera turun tangan dan menengahi konflik yang telah mengganggu kehidupan sosial dan pendidikan warga.

“Kami berharap pemerintah daerah lebih proaktif. Anak-anak mereka tidak bisa sekolah dengan tenang, kehidupan sosial terganggu. Mereka adalah warga Klungkung juga, mari kita carikan jalan damai agar bisa kembali hidup normal,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa warga yang terdampak kesepekang ini adalah bagian dari masyarakat adat yang telah hidup turun-temurun di wilayah tersebut.

“Mereka ini bukan orang luar. Mereka sudah menjadi bagian dari desa adat sejak zaman nenek moyang. Konflik seperti ini harus diselesaikan dengan kepala dingin, dan kedua belah pihak perlu saling mengalah demi kedamaian bersama.”

Pesan kepada Masyarakat dan Pemerintah

Widiana mengimbau seluruh warga agar tetap menjaga kesehatan dan tidak terpancing emosi, serta terus berdoa agar penyelesaian terbaik segera tercapai. Ia juga mengajak semua pihak, khususnya yang terlibat dalam konflik, agar mengedepankan hati nurani dan saling memahami posisi masing-masing.

“Kami sebagai wakil rakyat akan terus mengawal kasus ini. Tapi yang paling penting adalah warga saling bersatu kembali dan hidup rukun. Mari jaga persaudaraan, karena damai itu indah dan lebih kuat daripada perpecahan.”

Kondisi Saat Ini

Diketahui, konflik yang bermula dari persoalan adat itu sudah memasuki bulan kedua. Sejumlah warga yang terkena sanksi kesepekang hingga kini masih belum dapat kembali hidup normal di desanya, dan sebagian besar masih bertahan di luar desa atau menumpang di rumah keluarga.

Meskipun belum ada solusi final dari pihak desa adat maupun pemerintah daerah, proses mediasi dikabarkan masih terus berjalan. Gerindra pun menyatakan siap terus memantau dan membantu semampunya hingga konflik ini menemukan titik damai. (TimNewsyess)