Klungkung | Pemerintah pusat melalui Kementerian terkait merencanakan pengucuran dana hingga Rp200 triliun untuk mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional, termasuk bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, bagi lembaga keuangan mikro seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), rencana besar ini menghadirkan dilema: peluang sekaligus ancaman.

Hal itu disampaikan Direktur Utama BPR Sinar Puteramas, Ida Bagus Gede Wiradnyana, SE, ketika ditemui Newsyess di kantor pusatnya di Klungkung, Selasa (23/9/2025).

Dana Besar yang Belum Menyentuh BPR

Wiradnyana menilai, bila dana jumbo ini hanya disalurkan melalui bank umum atau lembaga besar, maka BPR akan kesulitan bersaing. “Kalau realisasinya tidak menyentuh BPR, ini akan menjadi ancaman serius. Dana murah yang masuk ke bank umum bisa membuat UMKM ragu memilih BPR,” ujarnya.

Padahal, lanjutnya, BPR telah lama menjadi garda terdepan dalam melayani UMKM dengan berbagai keterbatasan. “Kita yang tiap hari berada dekat dengan rakyat, tahu kebutuhan mereka, tapi justru seringkali tidak mendapat akses langsung dari program besar pemerintah,” tambahnya.

Pentingnya Peran Barbarindo

Untuk memastikan distribusi dana lebih merata, Wiradnyana mendorong agar Perbarindo (Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia) menjadi corong utama yang menyuarakan kepentingan BPR di seluruh Indonesia.

“Barbarindo sudah ada sebagai wadah resmi. Biarlah Perbarindo yang mendata, mengatur mekanisme, dan menyampaikan suara bersama ke pemerintah. Kalau satu-satu BPR bicara, pasti tidak terdengar. Tapi kalau lewat Perbarindo, itu lebih kuat,” jelasnya.

Harapan Alokasi Dana untuk BPR

Menurutnya, dengan jumlah sekitar 133 BPR di Bali, bahkan ribuan di seluruh Indonesia, idealnya pemerintah bisa mengalokasikan sebagian dana tersebut secara proporsional. “Kalau bisa, setidaknya 40 persen dari Rp200 triliun itu dialokasikan ke BPR. Misalnya tiap BPR mendapat Rp1–2 miliar, sudah sangat membantu memperluas pembiayaan ke UMKM,” ujarnya.

Wiradnyana menekankan, mekanisme pencairan harus adil dan memperhatikan batasan regulasi seperti BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) yang dimiliki masing-masing BPR.

Optimisme di Tengah Kekhawatiran

Meski menyebut rencana dana jumbo ini bisa menjadi ancaman bila tidak diatur bijak, ia tetap optimis jika pemerintah mau melibatkan BPR.

“Kita ini selalu hadir untuk masyarakat kecil. Dengan segala keterbatasan, BPR sudah terbukti membantu UMKM bertahan. Kalau diberikan dukungan, saya yakin BPR bisa lebih berperan dalam memperkuat ekonomi rakyat dengan bunga yang lebih ringan dan layanan yang dekat dengan masyarakat,” tegasnya.

Seruan ke Pemerintah

Di akhir perbincangan, Wiradnyana menyampaikan pesan agar pemerintah tidak melupakan peran BPR.

“Rakyat membayar pajak, rakyat berhak mendapat perhatian. BPR ada untuk mereka, melayani dengan sepenuh hati. Jadi kami harap dana besar ini jangan hanya berhenti di bank umum. Libatkanlah BPR, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat bawah,” pungkasnya. (TimNewsyess)