Jakarta . 
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Komite IV asal Provinsi Bali, I Komang Merta Jiwa, mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar lebih serius melakukan koordinasi strategis dengan perbankan nasional dalam upaya memperkuat penyaluran kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Bali-Nusra).

Dorongan tersebut disampaikan Komang Merta Jiwa dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang digelar pada Senin (3/11/2025) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Merta Jiwa menegaskan pentingnya Kementerian Keuangan untuk tidak hanya mengatur kebijakan makro, tetapi juga memastikan efektivitas penyaluran kredit di lapangan melalui Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).

“Kami mendorong agar Kementerian Keuangan benar-benar serius melakukan koordinasi dan sekaligus menugaskan HIMBARA wilayah Bali-Nusra untuk fokus menyalurkan kredit UMKM. Tujuannya jelas, untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan yang berkeadilan,” ujar Merta Jiwa.

Fokus pada Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Rakyat

Komang Merta Jiwa menyampaikan, selama dua minggu sebelumnya DPD RI Komite IV juga telah melakukan rapat dengar pendapat dengan perwakilan HIMBARA, dan hasilnya menunjukkan masih banyak ruang perbaikan dalam penyaluran kredit, terutama bagi pelaku UMKM di daerah.

“Kami di DPD RI ingin memastikan fungsi pengawasan dan pendampingan terhadap lembaga keuangan berjalan maksimal. Kredit harus berpihak pada rakyat kecil, bukan hanya formalitas. Kami ingin pertumbuhan ekonomi yang benar-benar berbasis rakyat, bukan pertumbuhan yang semu,” tegasnya.

Ia juga menyoroti perlunya sinergi antara Kemenkeu, HIMBARA, dan DPD RI dalam melakukan fungsi sosialisasi dan pengawasan bersama, agar kredit usaha rakyat (KUR) benar-benar sampai ke tangan masyarakat produktif.

“Kita berharap ke depan ada kerja sama konkret antara HIMBARA dan DPD RI dalam melakukan fungsi sosialisasi dan pengawasan penyaluran kredit. Kita tidak hanya berbicara angka, tetapi dampak riil bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya menambahkan.

Kredit UMKM dan Fungsi Pengawasan Bersama

Dalam rapat tersebut, Merta Jiwa juga mengingatkan bahwa beberapa daerah melaporkan penyaluran KUR tahun 2025 telah habis sebelum akhir tahun, menandakan adanya antusiasme tinggi sekaligus perlunya pengawasan lebih ketat terhadap distribusi dan pemerataan penerima manfaat.

Ia menegaskan, DPD RI siap bekerja sama dengan Kemenkeu untuk melakukan fungsi kontrol dan evaluasi atas realisasi KUR dan program pembiayaan lain yang bersumber dari APBN.

“Kami tidak ingin program ini hanya jadi angka di laporan. Kami ingin melihat bagaimana KUR dan pembiayaan rakyat benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah,” tegasnya.

Menteri Keuangan Siap Perkuat Sinergi

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambut baik masukan yang disampaikan oleh para anggota DPD RI, termasuk Komang Merta Jiwa. Ia menyampaikan bahwa Kemenkeu akan menindaklanjuti masukan tersebut dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap HIMBARA.

“Kami akan pastikan koordinasi berjalan baik. Memang selama ini KUR menjadi program lintas kementerian, tapi karena ini menyangkut uang negara dan berdampak langsung pada UMKM, kami akan kawal lebih ketat agar hasilnya bisa dirasakan masyarakat,” ujar Purbaya.

Rapat kerja tersebut juga membahas berbagai isu strategis lain, termasuk transparansi peningkatan nilai aset daerah, alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Transfer ke Daerah (TKD), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Dorongan untuk Bali dan Nusra

Komang Merta Jiwa menutup pernyataannya dengan harapan agar Bali dan wilayah Nusa Tenggara mendapat perhatian lebih besar dalam penyaluran pembiayaan rakyat, mengingat daerah-daerah ini memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif, namun masih menghadapi tantangan akses pembiayaan.

“Kita ingin masyarakat Bali dan Nusa Tenggara bisa tumbuh bersama, sejahtera bersama, dan mendapatkan akses pembiayaan yang adil. Jika UMKM kuat, ekonomi daerah akan tumbuh kokoh dan mandiri,” pungkasnya. (Tim Newsyess)