Denpasar Klungkungnews.com - 5 Juni 2025 — Dewan klungkungnews.com/tag/Koperasi">Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Bali menggelar Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL) tahunannya di Kantor Dinas klungkungnews.com/tag/Koperasi">Koperasi Provinsi Bali, Denpasar. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahun 2024 serta menyusun rencana program dan anggaran untuk tahun 2025.

Ketua Dekopinwil Bali, I Wayan Murja, saat ditemui media menyampaikan bahwa RAKERWIL merupakan forum strategis tahunan yang mempertemukan anggota koperasi untuk menyamakan persepsi serta mengevaluasi perkembangan dan tantangan gerakan koperasi di Bali.

"Dari 133 anggota yang diundang, sebanyak 67 hadir. Fokus utama rapat ini adalah menyampaikan capaian program kerja 2024 dan pembahasan rencana anggaran serta kegiatan tahun 2025," ujar Murja.

Tantangan Dualisme Organisasi dan Minimnya Dukungan Anggaran

Dalam forum tersebut, Murja menyoroti salah satu isu utama yang menghambat kemajuan gerakan koperasi, yaitu dualisme organisasi di tingkat pusat yang turut berdampak hingga ke daerah, termasuk di wilayah Bali.

"Dualisme ini terutama terjadi di level Dekopin pusat juga Ada pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya sebagai bagian dari gerakan koperasi nasional, namun tidak satu garis dengan Dekopin hasil Munas yang sah. Ini yang menciptakan kebingungan dan memecah konsentrasi gerakan," ungkapnya.

Selain itu, Murja juga menyoroti tidak adanya alokasi dana dari APBN maupun APBD untuk mendukung program Dekopinwil Bali selama lima tahun terakhir.

"Nilai-nilai koperasi memang menjunjung tinggi prinsip kemandirian, tapi jika tidak ada sokongan minimal untuk fasilitasi dan pelatihan, maka kami harus bergantung pada iuran anggota. Padahal, tidak semua koperasi anggota aktif menyetor iuran," imbuhnya.

Dorong Kemandirian Lewat Iuran dan Renovasi Gedung

RAKERWIL juga menjadi momen untuk membangkitkan semangat kemandirian kelembagaan. Salah satunya dengan mengajak anggota koperasi turut berkontribusi dalam merenovasi kantor Dekopinwil Bali yang saat ini sudah tidak layak pakai.

"Kantor kami ini statusnya adalah hak guna bangunan (HGB) dari Pemprov Bali. Sudah lama tidak direnovasi. Kami harapkan tiap koperasi bisa menyisihkan cadangan, misalnya Rp500.000 hingga Rp1 juta, agar fasilitas ini bisa difungsikan optimal untuk pelatihan dan pemberdayaan," katanya.

Kondisi klungkungnews.com/tag/Koperasi">Koperasi di Bali dan Harapan untuk Pemerintah

Saat ini, terdapat sekitar 5.000 koperasi di Bali, dengan sekitar 3.000 di antaranya tergolong aktif. Mayoritas berbentuk koperasi primer dan sekunder, mencakup koperasi konsumen, produsen, jasa, dan simpan pinjam.

Menanggapi program pemerintah pusat terkait klungkungnews.com/tag/Koperasi">Koperasi Desa (Kopdes), Murja menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung meskipun awalnya muncul resistensi di kalangan pelaku koperasi.

"Kopdes ini memang program dari atas, berbeda dengan filosofi koperasi yang lahir dari bawah. Tapi kami tetap mendukung asalkan betul-betul menjadi koperasi percontohan, bukan hanya formalitas. Saat ini sudah 82% Kopdes di Bali dalam proses pengesahan akta pendiriannya," jelasnya.

Penegasan Harapan

Di akhir pertemuan, I Wayan Murja kembali menekankan pentingnya soliditas gerakan koperasi, peningkatan kontribusi anggota, serta peran aktif pemerintah dalam mendorong tumbuhnya koperasi yang mandiri, sehat, dan berdaya saing.

"Kami harap pemerintah tidak hanya mendorong dari sisi regulasi, tapi juga mendukung dari aspek fasilitasi. klungkungnews.com/tag/Koperasi">Koperasi adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Jika dikelola serius, koperasi bisa menjadi garda depan ekonomi Bali," pungkasnya. (TimNewsyess)